Wakil Bupati Barito Kuala (Batola) H Ma’mun Kaderi menghadiri rapat pemutakhiran data tindaklanjut pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Tahun 2017, Rabu (19/04).

Selain wabup, acara yang dibuka Sekdaprov Kalsel Drs H Abdul Haris MSi ini, juga dihadiri pihak BPK dan BPKP Perwakilan Kalsel, para kepala daerah, inspektorat, dan instansi terkait se-Kalsel.

Mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris mengimbau seluruh kabupaten/kota agar meningkatkan kinerja dalam memenuhi tuntutan pelaksanaan clean dan good governance. Untuk itu dibutuhkan penganggaran dan pengawasan yang baik dan benar.

Dikatakannya, perubahan fungsi pengawasan saat ini tidak lagi sebagai watchdog tapi sebagai pemberi peringatan dini. Sehingga APIP dapat terus meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas secara profesional. Selain itu, kedisiplinan dan ketaatan terhadap ketentuan menjadi tolok ukur.

Kepala BPKP Kalsel Masykur mengatakan, permasalahan yang dihadapi setiap tahun akan semakin berat, terutama dalam penganggaran karena terjadinya pengetatan anggaran yang menyebabkan banyak daerah mengalami defisit anggaran.

Walau pun di sisi lain praktek korupsi tetap saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Parahnya praktek korupsi ini, jelas Masykur hingga menjadikan Indonesia menempati posisi 100 dari 174 negera di dunia.

Selain masalah pengetatan dan pegawasan, Masykur menambahkan, tingkat kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor dalam menentukan kualitas penganggaran. Apalagi dengan diterapkannya sistem penganggaran berbasis aplikasi yang baru-baru ini telah diluncurkan e-Planning. Karena itulah, APIP akan semakin berat. Terlebih mereka yang ditugaskan dalam menangani tidak semuanya berlatarbelakang akuntansi.

Kepala BPKP Kalsel itu mengutarakan, APIP menjadi RPJMN diharapkan di 2019 sudah harus level 3. Sedangkan untuk Kalsel, Kotamadya Banjarmasin dan Kabupaten Banjar level 2. Sisanya 2 minus dan di bawahnya.

“Agar semakin baik atau untuk mencapai level 3 bisa dilakukan pemetaan sehingga bisa diantisipasi ke depannya,” katanya.

Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal melalui Auditor Madya, Wiratmoko mengatakan, dari sisi entitas yang diperiksa akan dievaluasi untuk ditindaklanjuti. Sementara dari sisi APIP sendiri adalah perbaikan kinerja.

Dimana sesuai tugas dan kewenangan APIP melakukan tugas pengawasan internal pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai.
Walau pun, pengawasan yang telah dilakukan selama ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu, yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan berupa penyimpangan dan ketaatan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Tanbu, H Sudian Noor, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam rangka mengikuti rapat pemutakhiran data tindaklanjut pemeriksaan APIP.

“Kita berharap semoga kegiatan yang dilaksanakan ini berjalan lancar serta memberi manfaat dalam rangka suksesnya pelaksanaan tugas dan proseder yang ketentuan,” katanya.

You are here: Home Habar Banua Wabup Hadiri Rapat APIP se-Kalsel

JADWAL PIMPINAN

Jadwal Kegiatan Pimpinan Daerah

BaTV

LPSE

Webmail

JDIH